Rencana Bangun Data Center, Pemkab Mitra Minta Pendampingan Pemkot

Penulis

Sabtu, 2 Februari 2019

Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara saat berkunjung ke ruang data center Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) membangun data center dan command center rupanya menarik perhatian pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Di awal tahun ini, sudah ada beberapa daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo yang datang berkunjung ke data center untuk berkonsultasi soal perencanaan dan pembangunan infrastrukturnya hingga pada sistem pelayanan berbasis IT yang diterapkan Pemkot. Bahkan dari sejumlah daerah yang datang itu, ada satu diantaranya, yakni Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) yang datang meminta pendampingan Pemkot dalam perencanaan hingga pembangunan infrastruktur data center di daerahnya.

“Dari Dinas Kominfo Mitra datang ke sini, mereka melihat dan berdiskusi soal perencanaan hingga pembangunan data center yang kita lakukan di sini,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Kotamobagu, Suhartien Tegela.

Ia mengungkapkan, kedatangan jajaran Dinas Kominfo Mitra itu merupakan tindaklanjut dari kedatangan Bupati Mitra, James Sumendap, ke data center beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut katanya adalah yang kedua kalinya. “Pemkab Mitra memiliki keinginan yang sama dengan kita untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis IT. Bahkan mereka juga minta agar kita ikut memberikan pendampingan untuk proses perencanaa dan pembangunan infrastruktur data center,” ungkapnya.

Soal permintaan Dinas Kominfo Mitra itu, ia mengaku pihaknya siap memberikan pendampingan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya. “Prinsipnya ketika diminta memberikan pendampingan, kita siap. Tinggal tunggu tindaklanjutnya oleh mereka,” sebtutnya.

Bupati Mitra, James Sumendap, saat berkunjung ke data center beberapa waktu lalu, tak segan memuji infrastruktur data center yang dinilainya sangat maju dan hanya satu-satunya di wilayah Sulawesi Utara. (ads/trz)

Intensitas Hujan Tinggi, Waspada Banjir dan Longsor

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 2 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Meski belum berdampak banjir dan tanah longsor, namun warga diminta selalu waspada dengan ancaman bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat beberapa desa dan kelurahan sebagai rawan bencana, seperti Kelurahan Upai, Gogagoman, Kobo Besar, Desa Moyag Bersatu, Poyowa Besar I dan II serta Kobo Kecil.

“Kita semua harus waspada. Banjir, longsor dan pohon tumbang memungkinkan terjadi disaat kondisi seperti ini,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus memantau kondisi terkini wilayah serta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Kita terus pantau, kalau terjadi bencana pasti akan langsung ditindaklanjuti. Ada tim kita yang selalu siaga setiap saat,” ungkapnya. (ads/trz)

Dinkes Diminta Serius Tangani DBD

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 1 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan diminta serius menangani persoalan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, jumlah pasien yang menderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu terus bertambah di awal tahun ini. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes), laporan kasus DBD sudah mencapai 35 hingga pekan ke-empat bulan Januari.

“Butuh penanganan serius meskipun belum masuk kategori KLB (Kejadian Luar Biasa),” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Herry Coloay.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinkes untuk melakukan tindakan pencegahan. “Kami telah menghubungi Dinkes untuk bergerak cepat agar tidak mewabah. Disamping itu kami minta juga harus ada sosialisasi ke masyarakat soal upaya pencegahan dini penyakit ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Devi Lala, mengaku jumlah laporan kasus DBD di Kota Kotamobagu terus bertambah. Namun demikian, ia menyebut belum masuk kategori KLB. “Belum masuk kategori KLB, kecuali sudah ada yang meninggal dunia. Kalaupun sudah ada (meninggal dunia) tidak serta-merta ditetapkan KLB. Kita akan telusuri dulu, misalnya apakah pasien yang bersangkutan ada komplikasi dengan penyakit lain atau hanya DBD,” katanya, pekan lalu.

Untuk tindakan pencehan, ia mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, termasuk fogging di beberapa tempat yang terindikasi terdapat jentik nyamuk aedes aegypti. Namun demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Langkah itu katanya merupakan upaya pencegahan dini penyebaran penyakit DBD maupun jenis penyakit lainnya. “Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) harus rutin dilaksanakan. Apalagi kondisi cuaca seperti saat ini yang sering hujan, banyak genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk,” ujarnya. (ads/trz)

Sangadi-Lurah Diminta Sosialisasikan Kenaikan NJOP

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 1 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Para sangadi dan lurah diminta menyosialisasikan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui soal kenaikan NJOP mulai tahun ini.

“NJOP secara keseluruhan naik, dan ini perlu disosialisasikan. Kita harap ada kerja sama dari sangadi dan lurah untuk menyosialisasikan ini ke masyarakat,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.

Ia mengungkapkan, sosialisasi ke masyarakat soal kenaikan NJOP itu perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa mengetahui kenaikan NJOP yang dampaknya ikut berpengaruh pada kenaikan nilai pajak. “Sosialisasi ke masyarakat harus intents dilakukan, agar semuanya tahu dan tidak ada kendala saat penagihan di lapangan,” ungkapnya.

Disisi lain, ia berharap tidak ada kendala dalam penagihan pajak di lapangan. “Bulan Oktober tahun lalu sudah disampaikan ke lurah dan sangadi agar menyosialisasikannya ke wajib pajak. Mudah-mudahan semua bisa menerima,” harapnya.

Ditambahkannya, naiknya NJOP ikut mempengaruhi perubahan nilai pajak. Namun demikian, ia mengaku pihaknya belum menetapkan nilai pajak karena masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang penetapan NJOP wajib pajak. “Besaran pajak belum ditetapkan, tapi yang pasti ada kenaikan. Gambarannya pada target penerimaan PBB tahun lali 2,9 miliar dan tahun ini naik jadi 6 miliar,” jelasnya. (ads/trz)

Pemkot Gelar Musrenbang RPJMD 2019-2023

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 31 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tatong Bara, mengatakan dokumen RPJMD merupakan dokumen yang wajib disusun disetiap awal kepemimpinan kepala daerah. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017. “Bahwa untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019-2023, yaitu Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, untuk mewujudkan Visi RPJMD Kotamobagu juga telah dirumuskan tiga Misi pembangunan daerah untuk tahun 2019 – 2023, seperti meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan berkreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda, Sofyan Mokoginta, mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua elemen yang hadir pada Musrembang RPJMD. “Semoga semua turut aktif dalam memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pembangunan di Kotamobagu,” ungkapnya.

Dalam Musrembang juga dilakukan penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh lintas elemen masyarakat.

Hadir pada kegiatan itu, pihak dari Bappenas, Bappeda Provinsi Sulut, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) serta para anggota DPRD Kota Kotamobagu. (ads/trz)

Kemendag Suntik Anggaran 1,3 miliar

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 31 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) mendapat anggaran sebesar Rp1,38 miliar dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). Besaran anggaran tersebut diperuntukkan pada pengadaan mobil operasional dan Ukur Takar Timbang Perlengakapan (UTTP).

“Bersyukur kita dapat anggaran dari kementrian. Ini disampaikan Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian saat pertemuan di Makasar,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Ia mengungkapkan, UTTP sangat dibutuhkan dalam pengawasan aktivitas jual-beli di pasar. Dengan adanya alat ukur tersebut, bisa memberi jaminan bagi konsumen dalam mendapatkan barang dagangan sesuai takaran. “Nantinya alat ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di Kotamobagu. Kita juga sudah punya tiga orang penera termasuk tenaga ahli,” ungkapnya.

Dengan adanya alat ukur tersebut, ia berharap tidak ada lagi konsumen yang mengeluh karena merasa dirugikan terutama soal takaran. “Nantinya semua alat ukur timbang di pasar akan ditera ulang. Ini akan kita lakukan agar konsumen mendapatkan barang dagangan sesuai dengan takaran atau timbangan yang dibeli,” ujarnya.

Disisi lain, ia mengimbau pedagang untuk memperhatikan jumlah takaran atau timbangan dari setiap barang dagangan. “Jangan mempermainkan ukuran atau takaran. Sesuaikan jumlahnya, jangan sampai ada yang kurang karena konsumen yang akan dirugikan,” imbaunya. (ads/trz)

Jabatan Sekda Akan Dilelang

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 30 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mulai bersiap melaksanakan tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Direncanakan, lelang jabatan panglima ASN itu akan dilaksanakan Februari mendatang.

“Rencananya tahapan seleksi mulai Februari. Sekarang kita sementara penjaringan tim pansel (panitia seleksi). Nantinya akan ada empat orang (pansel) yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi di pemerintahan, akademisi, pakar dan profesionalisme,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dedy Afandi Iman.

Melalui penjaringan itu, ia berharap dapat menghasilkan Pansel yang bisa bekerja professional sehingga bisa mendapatkan pejabat yang benar-benar berkompeten untuk mengisi jabatan Sekda. “Kita harap semua tahapan berjalan lancar mulai dari penjaringan pansel hingga proses seleksi nanti,” harapnya.

Jabatan Sekda saat ini diisi oleh Adnan Massinae dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Sementara untuk pejabat eselon II yang memenuhi syarat mengikuti seleksi Sekda adalah; Adnan Massinae (Plt Sekda), Agung Adati (Kepala Disbudpar dan Plt Sekwan), Rukmi Simbala (Kepala Dinas Pendidikan) dan Sando Dodo (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). (ads/trz)

Pemkot Target 1,2 T Nilai Investasi

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 30 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan nilai investasi tahun ini sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp700 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Noval Manoppo, mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai terobosan guna mewujudkan besaran target tersebut. “Target nilai investasi tahun ini cukup besar. Tahun lalu hanya 700 miliar. Ini sebuah tantangan bagi kita,” katanya.

Ia mengaku, sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menggaet investor datang berinvestasi di Kota Kotamobagu. Selain memudahkan pengurusan perijinan, pihaknya juga berencana membebaskan pajak bagi pelaku usaha yang baru memulai usahanya pada tiga bulan pertama memulai usaha. “Kita yakin target ini bisa dicapai. Di awal tahun ini sudah lebih dari 100 ijin yang dikeluarkan dengan nilai investasi sekitar 20 miliar. Ini awal yang baik untuk kita,” sebutnya.

Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya juga akan terus berupaya memberi pelayanan yang maksimal terutama dalam pengurusan perijinan. “Kita upayakan setiap investor yang hendak mendapatkan ijin usaha merasa nyaman. Masih ada banyak langkah lagi yang kita siapkan,” tambahnya. (ads/trz)

Februari, Disdagkop Bongkar Bangunan Eks Gedung RSUDB

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 29 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Bangunan eks Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB) yang berlokasi di Kelurahan Kotamobagu, segera dibongkar. Pembongkaran itu direncanakan dilakukan awal Februari mendatang. Usai dibongkar, lokasi eks gedung RSUD tertua di Bolmong Raya itu akan dijadikan kawasan kuliner oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

“Rencananya akan dibongkar bulan depan karena akan segera ditata jadi kawasan kuliner,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray.

Pengerjaan pembangunan kawasan kuliner direncanakan akan dimulai Maret mendatang, mulai dari penataan pelataran maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. “Lokasi itu sangat strategis untuk dijadikan kawasan kuliner. Areanya luas untuk ditempati pedagang, kemudian ada juga tempat parkirnya sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas,” ujarnya.

Lanjutnya, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kawasan kuliner itu sebesar Rp400 juta yang terbagi atas biaya pembongkaran bangunan eks gedung RSUD Rp50 juta, penataan kawasan kuliner Rp100 juta, penerangan Rp100 juta dan sarana penunjang lainnya Rp50 juta. “Kawasan kuliner ini akan dibuat sebaik mungkin, agar pedagang maupun pengunjung yang datang bisa merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pedagang yang akan ditempatkan di tempat itu adalah pedagang kuliner yang ada di Jalan Kartini dan kompleks Pasar Serasi. “Kita sudah data. Semuanya ada 150 pedagang. Pedagang kuliner di Jalan Kartini 80 orang, pedang di pasar buah dan sekitar Terminal Serasi sekitar 50 orang. Semua akan dipindahkan ke situ,” ungkapnya.

Selain pedagang-pedagang itu, ia mengatakan memberi kesempatan bagi pedagang lain yang hendak berjualan kuliner di kawasan tersebut. “Kalau ada pedagang baru, silahkan. Kita beri kesempatan. Kapasitas kawasan kuliner itu diperkirakan bisa menampung 200 pedagang,” tambahnya. (ads/trz)

Februari, 232 CPNS Mulai Magang

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 29 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – 232 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru saja dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), belum serta-merta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain masih akan mengikuti prajab, terlebih dahulu para calon abdi negara itu diharuskan mengikuti magang di instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

“Jadi setelah pemberkasan ini, mereka (CPNS) magang dulu sembari menunggu penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai),” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Kompetensi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Faisal Pobela.

Lokasi magang CPNS katanya akan disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Namun demikian, ia mengaku pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku panglima Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kita tunggu petunjuk dulu, apakah di BKPP atau disesuaikan dengan lokasi penempatan masing-masing,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, magang CPNS tersebut direncanakan akan dimulai Februari mendatang. Selama proses itu, katanya setiap CPNS sudah menggunakan seragam keki seperti yang digunakan PNS saat ini. “Magang ini merupakan masa orientasi CPNS di lingkungan kerja pemerintahan. Nanti akan kita awasi dan setiap saat dievaluasi soal disiplin dan kinerja masing-masing,” ungkapnya.

Usai proses magang, ia menambahkan para CPNS akan mengikuti prajab, dan selanjutnya diusulkan pengalihan status dari CPNS ke PNS. “Untuk jadwalnya kita masih tunggu petunjuk selanjutnya,” tambahnya. (ads/trz)

1...515516517...698 Halaman 516 dari 698