Beranda blog Halaman 583

16 miliar untuk Sarana Penunjang RSUD

Alfian Hasan

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan. Setelah merampungkan fisik bangunan ‘gedung kembar’ atau tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pemkot kembali membangun sarana penunjang lainnya untuk menunjang pelayanan ke masyarakat di rumah sakit yang berlokasi di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan itu.

Anggaran sebesar Rp16 miliar yang bersumber dari DAK dan BKK telah siap untuk membiayai pembangunan sarana penunjang, seperti gedung ICCU, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, instalasi farmasi dan instalasi unit transfusi. Saat ini, sedang berproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pelelangnan pekerjaan kasa konsultasi perencanaan pembangunan sarana penunjang tersebut.

“Sekarang sementara proses lelang DED (Detail Engineering Design). Insya Allah Bulan April lelang fisiknya,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Alfian Hasan.

RSUD Kotamobagu tersebut dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan regional di Bolmong Raya dan beberapa daerah tetangga lainnya seperti Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Utara. Selain menggenjot pembangunan infrastruktur, Pemkot juga terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Insya allah jika sudah rampung semuanya, rumah sakit ini segera beroperasi dan nantinya akan menjadi rujukan di Bolmong Raya,” ujarnya. (ads/gito)

KK Masuk Nominasi Penerima Anugerah Pangripta Nusantara 2018

Tim penilai Anugerah Pangripta Nusantara saat berada di ruang data center.

ZONA KOTAMOBAGU — Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2018. Senin (26/3), Tim Independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan penilaian kelayakan Kotamobagu menerima penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

“Kita ke sini kaitannya dengan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara. Kita melihat data center milik Kota Kotamobagu seperti yang dipaparkan kepala Bappeda, apakah itu sesuai atau tidak. Setelah kita lihat tadi, ternyata semua sesuai dengan yang dipaparkan itu. Keberadaan data center ini sangat baik dan menjadi salah satu pencapaian yang baik dan mungkin belum ada di kabupaten dan kota lain di Sulut. Ini juga menjadi sesuatu yang paling menonjol di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Selly Sondak, salah satu tim penilai saat berada di ruang data center.

Lanjutnya, jika Kota Kotamobagu mendapatkan Anugrah Pangripta tingkat nasional, maka tidak menutup kemungkinan tim dari Bappenas juga akan berkunjung.

“Penilaian ini untuk tingkat provinsi. Kalau dapat penghargaan ini di tingkat nasional, dari pusat juga pasti akan ke sini,” ujarnya.

Disis lain, ia mengapresiasi keberadaan data cenrer dan command center yang menurutnya sangat memberi manfaat positif terhadap pelayanan pemerintahan. Hal itu katanya diharapkan dapat diikuti kabupaten dan kota lain di Sulut.

“Tadi (kemarin, red) sampaikan bahwa sudah ada beberapa daerah termasuk Dinas Kominfo Provinsi Sulut yang datang ke sini untuk konsultasi soal penganggaran serta pembangunan data center. Kita harapkan ini dapat diberdayakan dengan baik, dan data yang disimpan harus diperhatikan Bappeda agar benar-benar valid dan benar,” ungkapnya. (ads/gito)

Rumor Soal Pemecatan Petugas Agama dan Guru Mengaji tak Benar

Adin Mantali

ZONA KOTAMOBAGU – Rumor yang berkembang di media sosial soal pemecatan petugas agama dan guru ngaji secara sepihak oleh Pemerintah Kota (Pemkot), ternyata tidak benar. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kesos (Kesos), Adin Mantali.

Menurutnya, Pemkot tak pernah memecat petugas agama ataupun guru mengaji seperti rumor yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir ini.

“Tidak ada seperti itu (pemecatan). Justru ada penambahan guru mengaji dan petugas agama. Kemudian tahun ini juga kita beri kemudahan kepada mereka soal pencairan. Kalau tahun lalu pencairannya dari bendahara ke penerima, sekarang sudah langsung ke rekening masing-masing. Jadi mereka tak perlu lagi mengantri di kantor untuk menerima insentif,” tegasnya.

Selain memberi kemudahan soal pencairan insentif, Pemkot juga tahun ini menaikkan insentif petugas agama dan guru mengaji. Jika sebelumnya insentif yang diterima petugas agama Rp400 per bulan, tahun ini dinaikkan menjadi Rp500. Demikian juga katanya dengan guru mengaji, sebelumnya hanya Rp300 ribu, tahun ini naik menjadi Rp500 ribu.

“Jadi isu pemecatan itu tidak benar. Justru ada ketambahan jumlah (orang) dan dinaikkan insentifnya,” katanya.

Diterangkannya, jumlah petugas agama yang ada di kelurahan sebanyak 424 orang, sedangkan guru mengaji sebanyak 168 orang.

“Itu hanya khusus di kelurahan, karena yang ada di desa itu sudah dibawa kendali pemerintah desa, termasuk soal pembayaran insentifnya,” terangnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya tinggal menunggu pemasukan laporan kinerja dari masing-masing guru mengaji dan petugas agama kemudian mencairkan insentif triwulan I.

“Kita beri waktu sampai tanggal 29 bulan ini untuk pemasukan laporan sekaligus rekening bank. Insya allah awal April sudah dicairkan melalui rekening masing-masing,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Gelar Musrenbang Tingkat Kota

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Senin (26/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sutanraja dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Kota (Sekkot), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah, sangadi serta tokoh masyarakat.

Penjabat Sementara (Pj) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengatakan gelaran Musrenbang memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Kotamobagu.

“Melalui kegiatan ini pemerintah akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Kotamobagu yang memuat tentang prioritas pembangunan daerah, serta pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata walikota, dalam sambutannya.

Lanjutnya, berdasarkan hasil yang dicapai tahun 2017 serta mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018, maka pelaksanaan pembangunan di Tahun 2019 pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan data dan informasi.

“Sejalan dengan itu, maka saya tekankan agar melaksanakan skala prioritas program dan kegiatan dengan mengacu pada agenda pembangunan daerah, sinkronisasi program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan sektoral dan teritorial dengan baik, serta tertib administras perencanaan melalui optimalisasi pencapaian indikator sasaran,” ujarnya. (adv/gito)

Gairah Investasi Terus Meningkat

Rusli Pudul

ZONA KOTAMOBAGU – Gairah investasi di Kota Kotamobagu terus meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang datang mengurus, memperpanjang ataupun revisi ijin usaha. Data diperoleh, hingga Maret ini sudah ada 1.249 ijin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah hingga kahir tahun dan bisa melampaui jumlah ijin yang dikeluarkan tahun 2017 lalu sebanyak 3.854.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini akan lebih banyak lagi ijin yang dikeluarkan,” kata Kepala Bidang Perijinan, Rusli Pudul.

Ia mengakui, jumlah perijinan yang dikeluarkan tahun 2017 lebih sedikit dari tahun 2016. Hal itu dikarenakan pihaknya tak lagi mengeluarkan ijin HO atau ijin gangguan.

“Khusus tahun 2017jumlah ijin yang dikeluarkan lebih sedikit dari Tahun 2016. Itu karena kita tidak lagi mengeluarkan ijin HO,” kata Kepala Bidang Perijinan, Rusli Pudul. “Tahun 2016 ada 4.302 ijin yang dikeluarkan, dan tahun 2017 3.854,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya memberi kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perijinan. Pelayanan maksimal diberika agar memberi kenyamanan bagi pelaku usaha yang datang bermohon pengurusan, perpanjangan maupun revisi perijinan.

“Pengurusannya mudah, sehingga itu kita harapkan ada kerja sama dari setiap pelaku usaha untuk dapat memperhatikan batas waktu ijin, segera diperpanjang jika sudah habis masa berlaku,” tambahnya. (ads/gito)

Disparbud Tawarkan Paket Wisata ke Wisatawan

Agung Adati

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Parwisata (Disbudpar) berencana membuat paket wisata bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Bolmong Raya (BMR). Hal ini diutarakan Kepala Disbudpar, Agung Adati.

Menurutnya, paket wisata tersebut merupakan salah satu upaya mempromosikan objek wisata yang ada di wilayah Bolmong Raya. Katanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disparbud Kabupaten Bolmong dan Boltim. Destinasi wisata yang akan ditawarkan adalah Pulau Tiga Maelang, Penangkaran Burung Maleo, Permandian Air Panas, Tanjung Silar dan Patokan, Danau Mooat serta Agro Wisata Kebun Strawberry. “Penawaran paket wisata ini mungkin akan menarik minat para pengunjung, karena nantinya kita akan bekerja sama dengan pihak travel,” kata Agung.

Khusus Kota Kotamobagu, katanya pihaknya mengandalkan wisata budaya dan religi sebagai destinasi wisata yang akan ditawarkan serta wisata kuliner.

“Kota Kotamobagu sebagai daerah transit, maka sudah tentu banyak wisatawan yang memilih menginap atau tinggal di hotel-hotel yang ada di Kotamobagu. Intinya kita saling menunjang dan melengkapu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, sebelumnya pihaknya telah melakukan survey beberapa destinasi wisata di Bolmong Raya.

“Nantinya yang akan kita tawarkan adalah perkiraan jarak tempuh, akses masuk ke lokasi wisata serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya seperti toilet dan kamar bilas,” tambahnya. (ads/gito)

Dinas Dukcapil ‘Kejar’ 7.607 Warga yang Belum Miliki KTP

Muliono Mokodompit

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus memaksimalkan pelayanan e-KTP kepada warga yang belum mengantongi kartu tanda penduduk. Berbagai upaya dilakukan, termasuk turun ke desa dan kelurahan serta membuka pelayanan pada Hari Sabtu.

Data diperoleh, dari 91.039 wajib KTP baru 83.342 diantaranya yang terekam dan telah mengantongi KTP. Sedangkan 7.607 lainnya belum melakukan perekaman. Banyaknya jumlah warga yang belum merekam e-KTP tersebut dipicu minimnya kesadaran tentang pentingnya memiliki kartu identitas tersebut.

“Kesadaran masyarakat soal pentingnya e-KTP ini masih kurang. Tapi kita tetap berupaya dengan turun ke desa dan kelurahan agar semua wajib KTP bisa segera terekam dan memiliki KTP elektronik,” kata Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Ruslan Adiwijaya Malah.

Disisi lain, ia mengimbau warga yang belum merekam e-KTP untuk segera melakukan perekaman dengan mengunjungi Dinas Dukcapil maupun kantor desa dan kelurahan masing-masing.

“Kendala di lapangan tidak ada, tinggal kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau soal blangko saat ini masih cukup dan tidak bermasalah,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Dukcapil, Muliono Mokodompit, mengungkapkan pelayanan administrasi kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA) masih berlangsung di tiap desa dan kelurahan. Katanya, sebelum turun ke desa dan kelurahan yang akan dikunjungi, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi data kependudukan.

“Kita lakukan itu agar data kependudukan benar-benar valid. Yang sudah pindah domisili ataupun yang sudah meninggal dunia akan diketahui. Jadi selain melayani masyarakat soal administrasi kependudukan, kita juga melakukan verifikasi data kependudukan,” ujarnya. (ads/gito)

April, Menteri Desa dan PDTT Kunjungi Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengunjungi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes dan PDTT), Eko Putro Sanjojo, Senin (22/3). Dalam kunjungan itu, Pjs walikota bertemu Ditjen PMD untuk koordinasi terkait rencana kunjungan Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sanjojo, di Kota Kotamobagu pada April mendatang.

“Kedatangan Menteri Desa dan PDTT sudah hampir pasti. Tadi (kemarin, red) sudah dikoordinasikan. Kunjungan itu diagendakan Tanggal 12 April,” kata Kasubag Protokoler Bagian Humas, Eko Chandra.

Ia mengungkapkan, koordinasi Pjs walikota dengan Dirjen PMD itu merupakan tindaklanjut dari pertemuan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdhani, dengan Pjs Walikota beberapa hari lalu.

“Setelah pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan ini untuk memastikan kedatangan pak menteri ke Kota Kotamobagu,” ungkapnya.

Agenda Menteri Desa dan PDTT di Kota Kotamobagu adalah sosialisasi implementasi Undang-undang desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan DPD bekerja sama dengan Kemendes dan PDTT. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Hotel Sutanraja dan akan dihadiri semua kepala desa se-Bolmong Raya.

“Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut kepentingan rakyat yang ada di desa. Masih ada beberapa regulasi yang tumpang tindih serta kemampuan Sumber Daya Manusia di desa yang masih sangat minim dalam mengelola dana desa yang sangat besar,” kata Wakil Ketua Komite I, Benny Ramdhani, saat berada di rumah dinas walikota, beberapa hari lalu. (ads/gito)

Pemkot Follow Up Usulan Anggaran di BNPB

Pjs Walikota bersama Kepala BPBD saat berkunjung ke BNPB.

ZONA KOTAMOBAGU – Pjs Walikota Muhammad Mokoginta bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Refly Mokoginta, menemui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (22/3) untuk mem-follow up proposal usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dan dana siap pakai yang diajukan beberapa waktu lalu.

“Kita ke sana untuk menanyakan sejauh mana proposal anggaran dana rehekon yang kita ajukan lalu. Dari pertemuan itu, mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sedang dalam proses verifikasi kemudian akan ditindaklanjuti ke Kementrian Keuangan,” kata Refly Mokoginta, via seluler, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya mengajukan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan sebesar Rp47 miliar serta dana siap pakai sebesar Rp6 miliar.

“Kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan segera disetujui,” terangnya.

Ditambahkannya, jika usulan anggaran tersebut disetujui akan ditindaklanjuti pada kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana.

“Itu untuk rehabilitasi pasca bencana banjir sekaligus langkah antisipasi di lokasi rawan bencana. Mudah-mudahan semua yang diusulkan itu akan terakomodir,” tambahnya. (ads/gito)

Pencairan Dandes Tahap I Terganjal APBDes

ZONA KOTAMOBAGU – Pencairan Dana Desa (Dandes) tahap I belum bisa dilakukan. Meski anggarannya sebesar Rp3,4 miliar dari total Rp17,4 miliar tahun ini sudah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu belum bisa ditransfer ke rekening kas masing-masing desa.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu desa-pun yang menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya memuat tentang kegiatan yang akan dibiayai melalui dandes.

“Kita sudah menyurat ke tiap desa untuk segera menyelesaikan APBDes. Kalau tidak, tentu anggarannya belum bisa dicairkan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Muliadi Mondo.

Ia mengungkapkan, APBDes dari masing-masing desa masih akan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Sekarang sudah pekan ketiga bulan maret. Kita harapkan setiap desa dapat memacunya,” ungkapnya.

Lanjutnya, kendala yang dihadapi setiap desa dalam penyusunan APBDes adalah terlambatnya proses pembahasan sehingga berdampak pada keterlambatan.

“Rata-rata tiap desa masih menyelesaikan penyusunan SPj (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan ADD dan Dandes tahap II 2017. Setelah itu tuntas baru mereka fokus pada penyusunan APBDes 2018,” ujarnya.

Dandes yang akan diterima 15 desa tahun ini sebesar Rp17,4 miliar. Jumlah itu naik sekira Rp2,3 miliar dari tahun sebelumnya atau hanya berjumlah Rp15,1 miliar. Kenaikan jumlah anggaran tersebut akan sangat bermanfaat terhadap percepatan pembangunan di dalam desa.

“Jumlah yang akan diterima setiap desa bertambah. Untuk nominalnya pasti berbeda-beda, karena disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” tambahnya. (ads/gito)