ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan untuk pemasangan reklame, termasuk baliho kandidat akan dikenakan pajak. Begitu ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kotamobagu Rio Lombone.

Dikatakannya, seluruh produk baik pribadi maupun badan yang dipasang dan terlihat untuk masyarakat umum wajib menggurus izin ke Pemkot. Khusus untuk para calon kandidat, pengurusan izinnya harus di tiga tempat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan izin, di BPKD untuk pembayaran pajak dan di Kesbangpol untuk surat rekomendasi karena berhubungan dengan politik. “Itu sudah diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2012,” kata Rio.

Lanjutnya, sejauh ini belum ada permintaan izin dari bakal calon kandidat atau dari partai-partai. “Belum ada. Tetapi mereka wajib membayar pajak jika memasang baliho atau sejenisnya,” ucapnya.

Untuk biayanya tambahnya, akan dilihat sesuai dengan ukuran. Contohnya, jika pemasangan baliho, reklame dan sejenisnya dibagi atas ukuran, sudut pandang, jumlah titik dan lokasi.

“Saya contohkan jika ukuran baliho 4 x 6 ditempatkan di Jalan Sinindian serta hanya satu sudut pandang maka hitunganannya sekira tiga jutaan untuk satu titik. Hitungan tersebut akan berubah jika dipasang di dua titik atau selebihnya. Namun untuk hitungan satu tahun justru lebih murah,” katanya.(ads/gito)

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu atas action plan tindak lanjut temuan BPK RI di lingkup Pemkot. Penghargaan dengan nilai 86.35 persen itu diterima Plt Sekretaris Kota Kotamobagu Adnan Massinae, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Adnan mengatakan, hal ini didapat tak lepas juga dengan adanya campur tangan serta dorongan dari tim BPK RI sendiri. “Penghargaan diraih ini tidak lepas dari adanya pendampingan dan bimbingan tim dari BPK RI kepada para instansi terkait, guna mendapatkan pendekatan atas penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK tahun 2016 dan berupaya memberikan solusi terbaik,” katanya.

Lanjutnya, dari masing-masin daerah yang ada di wilayah Sulut, Pemkot Kotamobagu meraih ranking teringgi. “Pada penerimaan penghargaan itu, 15 daerah kabupaten kota di Sulut, Kota Kotamobagu ranking teratas. Penyelesaian masalah sangat berpengaruh untuk mendorong diraihnya opini WTP di masa akan datang,” jelasnya.

Di sisi lain, guna mengkur untuk bisa menjalankan roda pemerintan yang baik, tentu juga adanya dukungan dari masyarakat. “Pemerintahan yang baik akan terwujud dengan adanya dukungan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tidak lepas juga dengan bimbingan dari pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota Tatong Bara,” tambah Adnan.(ads/gito)