Lelang Proyek Pembangunan Talud Sungai Osion Tinggal Tunggu Pemenang

Penulis

Selasa, 6 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Proyek pembangunan talud Sungai Agoan yang berada di Kampung Baru, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, segera action. Saat ini, lelang proyek berbanderol Rp3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu sedang berproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan tinggal menunggu pemenangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sande Dodo, mengatakan lelang paket pekerjaan tersebut sudah masuk pada tahap pemasukan penawaran dan evaluasi penawarannya.

“Insya allah minggu depan sudah ada pemenangnya, selanjutnya pelaksana kegiatan menyiapkan administrasinya termasuk jaminan lima persen sebelumnya memulai pekerjaan di lapangan,” kata Sande, Senin (5/3).

Dengan adanya kegiatan tersebut, ia berharap dapat mengurangi dampak luapan air sungai yang kerap terjadi khususnya saat hujan deras turun.

“Mudah-mudahan mulai proses lelang sampai pada pekerjaannya berjalan lancar,” harapnya.

Disisi lain, ia mengimbau warga untuk tidak mendirikan bangunan di dekat bantaran sungai. Katanya, berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) tentang garis sepadan sungai, bahwa jarak bangunan dari sungai adalah lima meter.

“Kita lihat sudah banyak bangunan yang berdiri di dekat sungai. Itu menyebabkan penyempitan dan ketika hujan air meluap dan masuk ke pemukiman warga,” imbaunya. (ads/gito)

Bantu Warga Tanggulangi Bencana, Pemkot Bentuk TRC

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 6 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Tim Reaksi Cepat (TRC) bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) siap action dan membantu masyarakat dalam proses evakuasi, rekonstruksi dan pembersihan di lokasi yang terdampak luapan air sungai.

Senin (5/3), TRC yang terdiri pejabat eselon II, III dan staf di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk dan mulai turun ke tiap kelurahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae, mengatakan ada delapan kelurahan yang membutuhkan perhatian serius, yakni Kelurahan Kotamobagu, Mogolaing, Kotobangon, Biga, Gogagoman, Sinindian, Matali dan Upai. Setiap kelurahan itu katanya telah ada tim yang bertanggung jawab untuk penanganannya dan dipimpin kepala SKPD yang ditentukan dan dibantu para pejabat eselon II, III, staf di semua SKPD yang berdomisili di wilayah sekitar.

“Sebentar sore (kemarin, red) langsung turun ke wilayah masing-masing dan berkoodinasi dengan pemerintah kelurahan setempat. Tindaklanjuti apa yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk tim kesehatan, lihat dan periksa kondisi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan sekitar apakah ada potensi penyakit sebagai dampak dari luapan air,” kata Adnan, saat apel penanggulangan bencana bersama TRC, Senin (5/3).

Ia mengungkapkan, pembentukan TRC tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat terkena imbas luapan air sungai akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kota Kotamobagu.

“Kondisi cuaca seperti ini berpotensi menimbulkan banyak persoalan, seperti luapan air dari drainase ataupun sungai. Untuk itu perlu ada partisipasi dari kita semua. Kemudian kita sebagai ASN harus menjadi pioner dalam membantu masyarakat,” ujar Adnan.

Ia mengungkapkan, semua anggota TRC harus selalu siap setiap saat dan membatu masyarakat.

“Ketika hujan deras turun dan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, langsung turun dengan cepat. Kita beri bantuan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti evakuasi ke tempat yang aman, merekonstruksi dan membersihkan rumah warga yang terdampak luapan banjir, kemudian memberi bantuan berupa bahan natura seikhlasnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana TRC, Refly Mokoginta, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil identifikasi soal jumlah rumah warga yang terdampak bencana serta jumlah kerugian materil akibat luapan air sungai.

“Kita masih menunggu, ada tim bersama Dinas Sosial sedang turun mengidentifikasi di semua wilayah,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu. (ads/gito)

Taman Kota Pobundayan Diusul Jadi Lokasi Wisata Kuliner

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 5 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Taman Kota yang berlokasi di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, diusulkan jadi lokasi wisata kuliner. Usulan itu disampaikan pemerintah kelurahan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu.

“Kita usulkan agar Dinas Perdagangan membuat lapak tempat berjualan sekaligus panggung untuk tempat pertunjukan seni di situ, agar taman itu bisa memberi manfaat positif ke masyarakat. Mudah-mudahan usulan itu akan terakomodir,” kata Lurah Pobundayan, Apri Djunaidi Paputungan, pekan lalu.

Ia mengungkapkan, pengusulan itu dilakukan karena lokasinya dinilai strategis serta diyakini bisa memberi dampak positif ke masyarakat setempat.

“Kalau sudah dipasangi lampu kemudian pintu gerbang dibuat tulisan lokasi wisata kuliner, pasti itu akan ramai. Lokasinya strategis karena dekat dengan rumah sakit. Para pedagangnya adalah masyarakat di sini (Pobundayan) dan itu akan memberi dampak posifit khususnya di sektor ekonomi,” ungkapnya.

Ia mengakui, selesai di bangun beberapa tahun lalu, Taman Kota yang berada di sekitar pemukiman warga itu kurang dimanfaatkan dan justru dijadikan tempat untuk kegiatan-kegiatan negatif.

“Sering kali kita razia di situ. Banyak yang kedapatan melakukan kegiatan negatif. Untuk itu, agar ada manfaat positifnya, kita usulkan agar dijadikan pusat wisata kuliner,” tambahnya. (ads/gito)

Jelang Pilwako, Pjs Walikota Imbau Masyarakat Jaga Persaudaraan

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 5 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengimbau semua elemen masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan pada pembukaan perayaan Cap Go Meh dan Pagelaran Seni Budaya Daerah, Jumat (2/3), pekan lalu.

Menurutnya, Kota Kotamobagu tidak lama lagi akan menggelar pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat harus terus dijaga.

“Hubungan persaudaraan yang sudah lama terjalin harus tetap dijaga,” imbaunya.

Lanjutnya, semua elemen masyarakat harus tetap menjaga suasana aman dan damai. Katanya, perbedaan pilihan dalam setiap agenda pesta demokrasi adalah sebuah hal yang biasa.

“Berbeda pilihan adalah hal yang wajar, namun yang paling utama adalah bagaimana kita semua dapat menjaga suasana yang aman dan damai di Kota Kotamobagu,” ujarnya. (ads/gito)

Realisasi Anggaran SKPD Akan Dievaluasi Setiap Bulan

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 5 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Evaluasi capaian realisasi anggaran di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilakukan setiap bulan, baik itu komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Evaluasi itu penting dilakukan agar dapat mengukur tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengatakan dari evaluasi yang dilakukan itu, akan diketahui SKPD yang serapan anggarannya masih rendah dan apa yang menjadi penyebabnya.

“Kedepannya evaluasi akan dilakukan setiap bulan,” katanya, pada rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pekan lalu.

Pada rapat tersebut, semua pimpinan SKPD diminta memaparkan proses pengadaan barang dan jasa di SKPD masing-masing.

“Sekarang sudah memasuki akhir triwulan pertama. Koordinasi dan evaluasi seperti ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres pengadaan barang dan jasa di setiap perangkat daerah. Ketika ada permasalahan, bisa dengan cepat diketahui dan dicarikan solusinya,” ujarnya. (ads/gito)

Pembayaran TPP Terkendala Format Laporan Kinerja Pegawai

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 2 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, menginstruksikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk segera menyelesaikan format penyampaian laporan kinerja harian pegawai yang menjadi syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikannya disela rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tahun Anggaran 2018, Rabu (28/2) lalu.

Menurutnya, dari evaluasi capaian komponen belanja tidak langsung, salah satu yang ditemui disemua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah soal serapan TPP yang masih belum mencatatkan realiasasi.

“BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembayaran, tapi masalahnya adalah belum menyampaikan rekapan hasil kinerja ASN yang menjadi dasar pembayaran,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pjs walikota meminta BKPP untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi kendala agar pembayaran TPP bisa segera dilakukan.

“Saya memahami kondisi para PNS, karena saya juga ada seorang PNS. Gaji kita setiap bulannya sudah sangat terbatas, dan sebagian besar sangat bergatung pada tunjangan penghasilan ini. Makanya saya instruksikan BKPP untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan BPKD segera melakukan pembayaran,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris BKPP, Asral Impe, mengungkapkan kendala dalam penyelesaian laporan hasil kinerja ini adalah proses peralihan mekanisme penyampaian laporan kinerja harian dari manual ke online.

“Saat ini kita menggunakan aplikasi SIKAP dalam penyampaian laporan kinerja harian pegawai. Setiap PNS diwajibkan menginput kinerja hariannya langsung ke sistem, karena itu secara otomatis akan terekap setiap bulannya. Tapi kendalanya adalah proses peralihan dari manual ke online,” ungkapnya. (ads/gito)

76 Pedagang Pasar Pocil Tempati Kios Baru

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 2 Maret 2018

Pjs Walikota saat memberi sambutan usai menyerahkan kunsi kios kepada pedagang.

ZONA KOTAMOBAGU – 76 pedagang yang berjualan di Pasar Poyowa Kecil (Pocil), Kecamatan Kotamobagu Selatan, menempati kios-kios yang dibangun pemerintah. Kamis (1/3), Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, menyerahkan kunci kios kepada pedagang.

“Diharapkan agar para pedagang dapat menjaga dan merawat kios-kios ini serta memanfaatkannya dengan baik,” kata Pjs walikota.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, mengatakan pedagang yang menempati kios-kios tersebut adalah pedagang yang sudah lama berjualan di pasar tersebut. “Kios itu dibangun pemerintah untuk para pedagang, dengan tujuan agar mereka yang berjualan di situ merasa lebih nyaman,” katanya.

Ditegaskannya, tidak ada biaya sewa kios yang dikenakan bagi setiap pedagang, kecuali retribusi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). “Pedagang hanya membayar retribusi sesuai Perda, tidak ada biaya selain itu,” tegasnya.

Sementara itu, para pedagang mengaku bangga mendapat fasilitas yang memadai sebagai tempat berjualan. “Terima kasih kepada pemerintah yang telah memberi perhatian kepada kami dengan menyiapkan fasilitas ini,” sebut para pedagang di pasar tersebut. (ads/gito)

Dua Bulan, DPMPTSP Keluarkan 968 Ijin

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 2 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Gairah investasi di Kota Kotamobagu terus meningkat. Ini terlihat dari banyak ijin usaha yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Informasi didapat, selang Bulan Januari hingga Februari tahun ini, ada sekira 968 ijin yang diberikan kepada para penanam modal.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Imran Golonda, mengakui banyaknya pelaku usaha yang datang mengurus perijinan menandakan suhu investasi di Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan. “Terhitung 1 Januari sampai 27 Februari sudah ada 968 ijin yang dikeluarkan. Jenis perijinan yang dikeluarkan itu adalah SIUP, SITU, TDP, SIUJK, SIKP, SIP dan IMB,” kata Imran.

Dijelaskannya, pada empat tahun terakhir total investasi yang masuk di Kota Kotamobagu mencapai angka 3,2 triliun. “Tahun 2014 ada 353 usaha, tahun 2015 ada 507 usaha, tahun 2016 ada 621 usaha dan tahun 2017 495 usaha. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi investor yang datang menanamkan investasi di Kotamobagu,” jelasnya.

Disisi lain, ia mengimbau para pemilik usaha untuk memperhatikan batas waktu perijinan. Jika sudah melewati batas yang ditentukan, katanya harus segera diperbarui kembali. “Kalau sudah habis masa berlaku, agar segera mengurus perpanjangannya, agar ijin yang dikantongi tidak kadaluarsa,” imbaunya. (ads/gito)

Dinsos Bekali Penerima RTLH

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 1 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Sosial memberi pembekalan kepada 14 orang penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu (28/2). Pembekalan itu dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada penerima bantuan tentang hak dan kewajiban masing-masing.

“Sebelum diberikan (bantuan) kita bekali dulu mereka (penerima) agar bisa tahu hak dan kewajiban serta prosedur pelaksanannya,” kata Kepala Bidang Sosial, Roi Paputungan.

Lanjutnya, 14 unit RTLH tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD). Setiap unit katanya mendapat bantuan Rp27,5 juta yang diberikan dalam bentuk barang.

“Untuk penyalurannya kita masih menunggu SK nama-nama penerima,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Gunawan Damopolii, berharap masyarakat penerima bantuan tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

“Harapan kami agar bantuan ini dimanfaatkan dan dijaga dengan baik,” harapnya, saat memberi sambutan pada kegiatan tersebut.

Dudung Paudi, warga Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, mengaku sangat bersyukur dirinya menjadi salah satu penerima bantuan tersebut.

“Terima kasih kepada pemerintah Kota Kotamobagu. Bantuan ini sangat bermanfaat dan pasti akan kami manfaatkan dengan baik,” sebutnya. (ads/gito)

Maksimalkan Pelayanan, Dinas Dukcapil ‘Ron Kampung’

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 1 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kembali melakukan perekaman e-KTP dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya di desa dan kelurahan. Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelayanan ke masyarakat.

Kepala Dukcapil, Virginia Olii, mengatakan pelayanan ke desa dan kelurahan itu dimulai 27 Februari hingga akhir Juni mendatang.

“Pertama di turun di Desa Pontodon Timur, kemudian lanjut lagi di desa dan kelurahan lain. Yang dilayani adalah perekaman e-KTP, pembuatan akta lahir, kartu keluarga, kartu identitas anak dan akta kematian,” katanya.

Sekretaris Dukcapil, Muliono Mokodompit, mengungkapkan sebelum melakukan pelayanan pihaknya bersama pemerintah desa atau kelurahan terlebih dahulu melakukan verifikasi data kependudukan di desa atau kelurahan yang akan dikunjungi.

“Misalnya di Desa Pontodon Induk, hari ini (kemarin, red) kita verifikasi dulu dan besok (hari ini, red) mulai pelayanan. Begitu juga di desa dan kelurahan lain. Verifikasi itu penting kita lakukan agar ada data valid dari jumlah warga yang sudah pindah domisili, meninggal dunia dan juga yang belum memiliki KTP, KK, KIA dan akta kelahiran,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari hasil verifikasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara serta pelayanan dokumen kependudukan.

“Jadi selain melakukan pelayanan, kita juga memverifikasi lagi jumlah penduduk di desa dan kelurahan agar benar-benar mendapatkan data kependudukan yang valid,” ujarnya.

Disisi lain, ia meminta pemerintah desa dan kelurahan untuk dapat bekerja sama khususnya dalam menginformasikan kepada warganya masing-masing terkait pelayanan tersebut.

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Kalau dari kami (Dukcapil) tidak ada kendala, tinggal bagaiaman kesadaran masyarakat itu sendiri untuk datang mengurus dokumen kependudukan,” tambahnya. (ads/gito)

1...586587588...698 Halaman 587 dari 698