PT CNSC Didemo Warga, DPRD Bolmong Bentuk Pansus

Penulis

Jumat, 7 April 2017

ZONA BOLMONG – Ratusan warga yang mengaku dari lingkar tambang dan buruh PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bolmong, Jumat (07/04) sekitar pukul 10.15 Wita.

Hendra Lamudia, seorang pendemo dalam orasinya mengatakan, perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat serta kedaulatan atas sumber daya alam dan isinya merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh negara sesuai amanah UUD 1945 pasal 33.

“Sehingga, ini kemudian menjadi kerangka dasar negara dalam melindungi rakyatnya dari cengkeraman korporasi asing yang menjadikan rakyat sebagai alat produksi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib rakyat,” teriaknya.

Lanjutnya, kehadiran PT CNSC di Bolaang Mongondow merupakan bukti kongkrit kelalaian negara dalam melindungi rakyatnya. Dalam hal ini baik lembaga eksekutif maupun legislatif di Bolmong tidak melakukan proteksi terkait operasi perusahaan PT CNSC. Sehingga saat ini meresahkan masyarakat lingkar tambang dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal.

“Ini menjadi rentetan sejarah panjang dari kasus-kasus kerakyatan di Bolmong yang menjadikan rakyat tamu di tanah kelahirannya,” ujar Hendra.

Untuk itu katanya, atas nama Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang dan Buruh Bolmong menekan Pemkab dan DPRD Bolmong agar secepatnya mendesak perusahaan untuk melakukan ganti rugi lahan warga yang belum terselesaikan.

“Mendesak kepada PT CNSC dan lainnya untuk pemprioritaskan tenaga kerja lokal. Mendesak kepada pemerintah untuk segera membuat memorandum of understanding (MoU) dengan PT CNSC terkait kesepakatan antara perusahaan dengan pihak pemilik tanah untuk dipekerjakan di perusahaan,” ujarnya.

Pendemo juga mendesak DPRD Bolmong untuk membentuk panitia khusus (Pansus) penyelesaian masalah di PT CNSC. “Selain itu, mendesak perusahaan untuk memberlakukan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Hendra.

Aksi demo ratusan warga hari itu diterima Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi dan para anggota DPRD lain antaranya Wakil Ketua DPRD Kamran Muchtar, Musly Manoppo dan Ezra Panese.

Pihak DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti dengan membentuk Pansus. Pansus akan dibentuk untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang disampaikan pendemo tersebut.

“Pertama bahwa mereka belum memiliki izin pertambangan. Pelanggaran kedua, bahwa PT Conch dan anak perusahaan lainnya di bawah Conch, telah melakukan perekrutan tenaga asing secara ilegal, dan selisih itu ada sekira 203 pekerja asing,” kata Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi.

Apa yang menjadi laporan warga kata Yusra, sudah masuk pra-ranah perampokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memobilisasi galian C tanpa izin. “Tempat-tempat yang mereka ambil galian C tidak berizin, mengakibatkan kerugian daerah bukan hanya ratusan juta, tapi miliaran,” paparnya.

Yusra pun meminta instansi terkait untuk menyurat ke pihak berwajib untuk menghentikan aktivitas PT CNSC di pelabuhan Jeti Khaiya. Serta meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut lakukan penertiban.

“Pelabuhan itu tidak ada izin pembangunan dari BLH Provinsi, sehingga kami minta untuk segera di-police line. Mendesak Pemprov Sulut untuk segera melakukan peneritban kepada tenaga kerja asing ilegal yang masih bekerja di PT Conch,” tandas Yusra.(gung)

Gelar Entry Meeting, Tatong Minta SKPD Jangan Tunggu Koreksi BPK

Penulis

Redaksi

Jumat, 7 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Tahun 2016 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kotamobagu, Jumat (07/04) sore.

Kegiatan dilaksanakan guna menjalin komunikasi serta informasi dalam bentuk koordinasi antara Pemkot Kotamobagu dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dalam rangka mempertahankan opini terhadap LKPD Tahun 2016.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota, Ir. Tatong Bara hari itu, dihadiri tim auditor BPK RI Perwakilan Sulut, seluruh PPK, PPTK, bendahara, pengurus dan penyimpan barang masing-masing SKPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tatong Bara kembali mengingatkan para pimpinan SKPD agar jangan berharap koreksi dari BPK terkait pemeriksaan terhadap LKPD Tahun 2016. Namun kata Wali Kota, SKPD harus membantu BPK untuk memberikan ruang, waktu dan informasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kotamobagu tiga tahun terakhir berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulut. Untuk kembali memperoleh opini WTP, maka jangan menunggu koreksi dari BPK, tapi kitalah yang harus membantu BPK untuk memberikan waktu dan ruang sebesar-besarnya dalam proses pemeriksaan berlangsung. Ini guna menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” ujar Tatong.

Sementara itu, Puspita Dewi selaku Pengendali Teknis Tim Perwakilan BPK RI Sulut berharap, proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama 40 hari ke depan dapat berjalan baik, “Untuk pemeriksaan selama 40 hari ke depan ini, kami berharap agar dokumen yang nantinya diserahkan harus benar-benar ril dan apa adanya. Tujuannya agar kami tidak salah dalam menyimpulkannya, karena hasilnya nanti akan mempengaruhi opini,” harapnya.(ads/gito)

Jajaki Peluang Kerja Sama. BPPKI Kemkominfo Manado Kunjungi Diskominfo Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Jumat, 7 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu menerima kunjungan Balai Pengkajian dan Penerapan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPPKI Kemkominfo) Cabang Manado, Jumat (07/04) pagi.

Kunjungan Tim BPPKI Kemkominfo Cabang Manado, diterima langsung Sekretaris Diskominfo Kotamobagu, Yarlis Awaluddin Hatam, ST, ME, didampingi Kepala Bidang Penyelenggaran e-Government, Faisal Muis, S.Kom.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerja sama antara BPPKI Cabang Manado dan Diskominfo Kotamobagu khususnya terkait pengkajian dan penerapan bidang komunikasi dan informatika di Kota Kotamobagu.

“Bentuk kerja sama yang ditawarkan di antaranya pengkajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika, melalui aplikasi berbasis website maupun survei lapangan,” kata Yarlis.

Senada ditambahkan Kabid Penyelenggaran e-Government Diskominfo Kotamobagu, Faisal Muis, S.Kom. Kata dia, bentuk kerja sama lainnya yang ditawarkan oleh BPPKI Cabang Manado, antara lain memaksimalkan penerapan penyelenggaraan e-govenrment melalui pengkajian Infrastuktur dan SDM teknologi informatika.

“Seperti berapa banyak jumlah programmer, sistem analis dan pengelola jaringan Diskominfo Kotamobagu guna menunjang Kotamobagu menuju Smart City di Sulawei Utara,” paparnya.

Diketahui, personel Tim BPPKI Kemkominfo Cabang Manado yang dating anataranya Kasi Program dan Evaluasi, Marthen Rondonuwu, Kasi Publikasi, Bahrawi, S.Kom, M.Si, dan peneliti Syamsiar Amali.(ads/gito)

Tim Verifikasi Adipura Mulai Lakukan Penilaian di Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

Wali Kota angkat Piala Adi[pura Buana 2016 — Wali Kota ketika mengangkat Piala Adi[pura Buana 2016 lalu

ZONA KOTAMOBAGU – Tim Verifikasi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) RI, mulai turun melakukan penilaian di sejumlah titik pantau wilayah Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Kotamobagu Alex Saranaung mengatakan, Tim KLHK sejak Rabu (05/04) malam sudah tiba di Kotamobagu. “Mereka mulai melakukan penilaian sejak pagi tadi hingga sore hari,” ungkapnya, Kamis (06/04).

Saranaung menambahkan, dari 64 lokasi yang menjadi titik pantau, hanya ada delapan titik yang dikunjungi tim verifikasi untuk diambil sampel. “Tidak semua titik yang dikunjungi. Hanya delapan titik di antaranya TPA, Rumah Kompos, SD, Hutan Kota, Salter, bak sampah, pasar dan sungai,” ungkapnya.

Di sisi lain, Saranaung mengaku pihaknya optimis Kotamobagu dalam kesiapan hingga waktu penilaian mendapat nilai yang cukup baik nantinya. “Dengan adanya dukungan dari masyarakat Kota Kotamobagu, Pemkot optimis dapat kembali meraih hasil yang baik,” tambahnya.

Terpisah, salah satu personel Tim Verifikasi Adipura dari lembaga penelitian Universitas Gajah Mada, Ahsan Nurhadi mengaku sudah siap dalam melakukan verifikasi penilaian adipura ini. Bahkan, ia menilai kondisi Kotamobagu saat ini sudah cukup memenuhi persyaratan yang ada. “Secara umum ini sudah baik dan untuk TPA juga sudah bagus,” tandasnya.(ads/gito)

Disdukcapil Kotamobagu Segera Luncurkan KIA

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu segera meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA). Meski demikian waktu tepatnya peluncuran KIA belum dipastikan, sebab hingga saat ini Disdukcapil masih dalam pendataan anak di setiap sekolah.

“Kurang lebih delapan ribuan KIA yang akan diluncurkan. Tapi, waktunya kita belum tentukan. Saat ini pihak kami sedang dalam pendataan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, tetapi yang masih berumur 17 tahun kurang satu hari,” kata Kepala Disdukcapil Kotamobagu, Virgina Olii, Kamis (06/04) kemarin.

Ia mengatakan, kartu identitas anak sama juga dengan kartu tanda penduduk (KTP), bisa dipakai untuk pembukaan rekening dan sebagainya. Ada dua jenis KIA, yakni di bawah umur 0-5 tahun dan 6-17 tahun.

“Membedakan kedua kartu itu hanyalah foto. Yang memiliki foto pada KIA yakni hanya umur 6-17 tahun. Dan setelah itu, jika anak yang memiliki KIA sudah melewati umur 17 tahun, maka secara otomatis akan kami alhkan ke-KTP,” ujarnya.

Kepemilikan KIA ini berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 2 tahun 2016 tentang KIA. Ke depan rencananya pemerintah akan bekerja sama dengan pihak supermarket. “Misalnya gramedia, taman bacaan, taman permainan, supaya bagi anak-anak yang mempunyai KIA akan diberikan discount,” tambahnya.(ads/gito)

Waterpark Kotamobagu Bakal Dibangun di Mongkonai

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Tahun investasi yang dicanangkan Pemkot Kotamobagu tahun 2017 ini, rupanya menjadi daya tarik dan mulai dimanfaatkan para investor besar. Terkini, pengusaha kondang DL Sitorus dikabarkan bakal menginvestasikan kekayaanya untuk membangun Waterpark di Keluarahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat.

“Ada perusahaannya pak DL Sitorus ingin berinvestasi di bidang jasa hiburan, khususnya Waterpark. Gambarannya mirip seperti waterpark GPI di Manado. Untuk izin, sudah ditandatangani Wali Kota,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kotamobagu, Noval Manoppo, Kamis (06/04).

Untuk lokasi Waterpark, kata Noval rencananya akan didirikan di atas lahan pekarangan. Sehingga, tidak terlalu sulit jika harus dialihfungsikan. “Bukan lahan pertanian. Di wilayah itu lahan pekarangan. Jadi kalau untuk bangun Waterpark tidak akan sulit,” katanya.

Setelah izin lokasi terbit, lanjut Noval, perusahaan yang akan berinvestasi wajib mengurus perizinan lainnya berupa SITU, SIUP, HO hingga IMB. “Nanti setelah izin lokasi keluar, maka tergantung perusahaan itu kapan mengurus izin lainnya. Intinya, kita siap membantu dan mempermudah investasi yang masuk,” tambahnya.(ads/gito)

Pemkot Terus Kawal Usulan Bantuan Rehabilitasi TMP

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kotamobagu terus mengawal usulan anggaran rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Mongkonai ke Kementerian Sosial (Kemenkes) RI.

“Usulan rehabilitasi TMP sudah disetujui Kementerian. Nah, kita datang untuk melengkapi sejumlah administrasi yang dimintakan Kemensos. Ada beberapa berkas tambahan juga yang harus dilampirkan,” kata Kepala Dinsos Kotamobagu, Muljadi Surotenojo, Kamis (06/04).

Untuk pembangunan rehabilitasinya dipastikan akan terealisasi pada tahun 2018 mendatang. “Sudah dipastikan tahun 2018. Intinya kita lengkapi semua berkas yang dimintakan oleh kementerian,” pungkas Muljadi.

Sebelumnya, kedatangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ke Kotamobagu bebrapa waktu lalu dimamfaatkan Pemkot dengan mengajukan proposal rehabilitasi TMP. Proposal itu diserahkan langsung Wali Kota Ir Hj Tatong Bara. Nantinya, rehabilitasi TMP ini akan meliputi pemagaran hingga perbaikan rumah jaga. Anggaran yang diusulkan pun mencapai Rp800-an juta.(ads/gito)

Warga Tiberias Demo di Kantor Bupati Bolmong

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA BOLMONG – Ratusan warga Desa Tiberias, Kecamatan Poigar yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Cinta Damai Tiberias (Solmadtibe) menggelar aksi demo di Kantor Bupati Bolmong, Kamis (06/04) siang tadi.

Warga yang diantaranya juga merupakan karyawan PT Malisya Sejahtera dalam aksinya menuntut Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung turun tangan menyelesaikan sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa genjah tersebut. Pasalnya, mereka mengaku telah banyak korban akibat berlarutnya masalah tersebut.

Kartini Budiman, satu di antara pendemo menyampaikan, dirinya harus kehilangan cucunya yang menjadi korban pembunuhan. Sedangkan anaknya berulang kali menjadi korban penganiayaan dan pengancaman. “Kami meminta kedamaian,” ujarnya sembari meminta oknum berinisial AP alias Abner yang dianggap dalang semua permasalahan itu harus ditangkap.

Heldy Waat, salah satu pendemo yang mengaku menjadi korban, berharap pihak kepolisian berlaku tegas. Menurutnya, polisi telah beberapa kali memeriksa oknum berinisial AP alias Abner setelah adanya laporan dari mereka, namun proses tak jelas sampai sekarang. “Sampai sekarang kami saling bertikai. Kalau dibiarkan, pasti saling serang lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Setkab Bolmong Christoffel Titov Kamasaan yang menerima para pendemo berjanji segera menindaklanjuti tuntunan warga. Tuntutan pendemo akan disampaikan kepada Bupati untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut. “Saya sudah mencatat permintaan para warga ini. Nantinya ini akan diproses secepatnya, makanya kami minta warga untuk bersabar,” ujarnya.

Terpisah, Intel Polres Bolmong Iptu Muhamad Asfa menuturkan. untuk masalahb tersebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan dengan apa yamg menjadi tuntutan warga. “Kami akan melakukan pemeriksaan dan pengosongan di pondok yang dibangun Abner dan setiap tanah yang dia kapling sesuai pengakuan warga. Secepatnya kami kerahkan pasukan untuk mengawal masalah ini,” tandasnya.(gung)

Disdukcapil Bolmong Akui Keterbatasan Jaringan Internet Hambat Pelayanan

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA BOLMONG – Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengaku alami kendala tersendiri dalam pelayanan pendataan penduduk disebabkan luasnya wilayah Bolmong yang tidak ditunjang jaringan internet yang baik.

Kepala Disdukcapil Iswan Gonibala mengatakan, untuk mendata 200 desa dan dua kelurahan memerlukan cukup waktu, “Di Bolmong tidak seperti di Kotamobagu. Kalau di Kotamobagu pelaporan akte kematian saja mereka sudah memakai sistem online, jadi akurasi data terpenuhi. Sampai sekarang kami belum bisa menerapkan sistem online seperti yang di Kotamobagu,” ungkapnya.

Gonibala mengakui saat ini pekerjaan di Disdukcapil agak terlambat dalam pembaruan data. “Pekerjaan sehari saja bisa sampai berhari–hari. Selain itu dalam update pembaruan data kita agak terlambat,” ungkapnya.

Namun dengan kendala dan keadaan seadanya, Ia mengakui dinasnya akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Mau bagaimana lagi dengan kekurangan yang ada saat ini bukan berarti kita takbisa melakukan apa apa, kita akan tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya

Ia berharap kedepan jaringan internet untuk membantu pekerjaan kantor akan lebih baik. “Dengan berjalannya waktu, persoalan ini pasti akan terselesaikan dan bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi,” harapnya.(gung)

DAK Bolmong Cair di APBNP 2017

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA BOLMONG – Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bolmong senilai Rp47 miliar akan dicairkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017.

Sekretaris Daerah Bolmong Ashari Sugeha mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk pencairan DAK di APBNP.

“Ya, kemungkinan akan turun pada APBNP tahun ini. Tapi kami terus berkoordinasi dengan Kemenkeu RI,” katanya.

Ashari lanjut mengimbau untuk semua pihak yang terlibat dengan dana tersebut agar bisa bersabar. “Saya harapkan semua bersabar, apa terlebih kepada pihak ketiga. Untuk pengalokasian dana ini nantinya kami akan berusaha secepatnya,” akunya.

Diakuinya, masih ada sekitar 500 kabupaten-kota di Indonesia yang belum mendapatkan DAK tersebut. “Ini bukan cuma di Bolmong DAK belum dicairkan, ada banyak di daerah se-Indonesia,” jelasnya.(gung)

1...668669670...698 Halaman 669 dari 698