Kotamobagu, ZONABMR.COM – Setelah razia besar-besaran yang dilakukan pertengahan November lalu, Satpol PP Kota Kotamobagu kembali bergerak cepat. Senin, 8 Desember 2025, institusi penegak Perda itu menggelar perkara terkait dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang menyeret tiga café dan sejumlah warung.

Gelar perkara berlangsung di bawah pimpinan Kasat Pol PP Kotamobagu, Sahaya Mokoginta. Ruang rapat tampak dipenuhi perwakilan lintas sektor—dari Polres, Kejaksaan, Subdenpom, hingga dinas teknis—menggambarkan kuatnya konsolidasi pemerintah dalam menutup ruang bagi peredaran miras ilegal.

Satpol PP mengungkap bahwa sebelum gelar perkara, rangkaian penyelidikan telah dilakukan mulai dari pemeriksaan, klarifikasi, hingga pengumpulan bukti. Hasilnya, tujuh pemilik usaha resmi ditetapkan sebagai tersangka: pemilik Café Blacklist, Café Agnes, Café M’Classic, serta empat pemilik kios dan warung.

“Gelar perkara ini bukan formalitas. Kami ingin memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai aturan dan pasal yang diterapkan benar-benar tepat,” ujar Sahaya, menegaskan bahwa legalitas dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam penegakan Perda.

Dengan status tersangka yang telah ditetapkan, Satpol PP kini menyiapkan kelengkapan berkas untuk dibawa ke tingkat penegakan hukum berikutnya. Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang berpotensi merusak ketertiban di masyarakat

Kotamobagu, ZONABMR.COM – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, bersama Wakil Wali Kota Rendy Mangkat, menghadiri acara kenal pamit Komandan Distrik Militer (Dandim) 1303 Bolaang Mongondow (Bolmong) dari Letkol Inf. Fahmil Harris kepada Letkol Inf. Manashe Lomo. Kegiatan tersebut berlangsung di Makodim 1303 Bolmong, Jumat (5/12/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Letkol Inf. Fahmil Harris atas dedikasi serta sinergi yang telah terbangun selama menjalankan tugas sebagai Dandim 1303 Bolmong.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Letkol Inf. Fahmil Harris yang selama ini telah bersinergi bersama Forkopimda di Bolaang Mongondow Raya, membantu pemerintah daerah, serta bersama Polri menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah,” ujar Weny Gaib.

Wali Kota juga menyampaikan doa dan harapan agar Letkol Fahmil Harris sukses dalam mengemban tugas di tempat yang baru.

“Kami menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pengabdian selanjutnya,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Weny Gaib turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dandim 1303 Bolmong yang baru, Letkol Inf. Manashe Lomo beserta istri.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Kotamobagu, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dandim 1303 Bolmong yang baru di wilayah Bolaang Mongondow Raya,” tutupnya.

Acara kenal pamit tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda di wilayah Bolaang Mongondow Raya, di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, Kajari Kotamobagu Saptono, Danyonif TP 868/Bantong Sakti Letkol Inf. Mamik Prananto Kurniawan, Kasdim 1303 Bolmong Mayor Arh. Achmad Janis, Danki 713 Kompi Senapan C, Danki Brimob Inuai, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan jajaran TNI–Polri.

Kotamobagu, ZONABMR.COM – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya dalam menertibkan pengelolaan aset daerah dengan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal eksekusi putusan pengadilan terhadap pengguna Ruko E-6 Pasar 23 Maret, Erni Junaidi (EJ), Kamis (4/12/2025).

Langkah tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/Pid.C/2025/PN Ktg, yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam putusan tersebut, EJ dijatuhi pidana denda Rp20 juta, dengan ketentuan subsider 20 hari kurungan apabila tidak membayar dalam jangka waktu dua bulan. Karena batas waktu pembayaran telah berakhir, proses eksekusi kini memasuki tahap final.

Satpol PP hadir sebagai unsur resmi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memastikan proses penegakan perda berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur hukum. Di lokasi, Jaksa Eksekutor secara langsung membacakan amar putusan serta menjelaskan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh terdakwa.

Dengan mempertimbangkan situasi di lapangan, Kejaksaan memutuskan tidak membawa terdakwa pada hari pelaksanaan tersebut, namun menegaskan bahwa eksekusi tetap akan dilanjutkan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu menegaskan bahwa Pemkot tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran kewajiban retribusi atas pemanfaatan ruko milik daerah.

“Kami hadir untuk memastikan eksekusi Putusan Pengadilan berjalan sesuai aturan. Proses berlangsung aman dan tertib, serta terdakwa telah menerima penjelasan lengkap dari jaksa eksekutor,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Kotamobagu, Aryono Potabuga, menyebut bahwa konsistensi penegakan hukum terbukti berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan penyewa ruko.

“Ketika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, penyewa menjadi lebih tertib. Ini terlihat jelas dari meningkatnya realisasi pembayaran retribusi,” ujarnya.

Data resmi Dinas Perdagangan menunjukkan penerimaan retribusi ruko mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar Rp900 juta pada tahun sebelumnya menjadi lebih dari Rp1 miliar pada tahun 2025.

Pemerintah Kota Kotamobagu menilai bahwa penegakan perda secara tegas dan berkeadilan merupakan kunci dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga tertibnya pengelolaan aset daerah, serta memastikan seluruh penyewa ruko memenuhi kewajibannya tanpa pengecualian.

Kotamobagu, ZONABMR.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu resmi meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran di tiga kafe dan sejumlah warung ke tahap penyidikan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta keberadaan pengunjung di bawah umur.

Keputusan tersebut diambil setelah penyidik Satpol PP melakukan serangkaian pendalaman, mulai dari pengumpulan data, klarifikasi terhadap pemilik usaha, hingga pencocokan keterangan dengan temuan saat operasi lapangan. Dari hasil pemeriksaan awal, unsur dugaan pelanggaran dinilai semakin kuat.

Adapun enam pemilik tempat usaha yang kini resmi masuk dalam proses penyidikan, yakni:

U.Y.N – Café Blacklist

S.W.D – Café Agnes

M.K – Café M’Classic

A.M – Kios Angie

D.P – Warung Jihan

A.F.W – Kios Sking

Penyidik Satpol PP memastikan bahwa proses hukum akan segera berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Dari hasil klarifikasi dan data lapangan, perkara ini akan kami naikkan ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan menggelar perkara untuk memastikan seluruh unsur pelanggaran telah terpenuhi,” ujar penyidik Satpol PP.

Dalam gelar perkara nanti, penyidik akan memfokuskan pemeriksaan pada dugaan bahwa sejumlah pemilik usaha membuka kafe dan warung yang menyediakan minuman beralkohol tanpa izin edar resmi, serta melayani pengunjung di bawah umur. Kedua hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Kotamobagu.

Satpol PP menegaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran ini akan diproses secara tegas dan profesional sesuai hukum yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.