Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 658

BPKD Kotamobagu Rampungkan Berkas Lelang Mobnas

Penulis
Redaksi
-
Rio A. Lombone, SSTP, MH

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu saat ini tengah merampungkan berkas pengajuan pelaksanaan lelang aset Mobil Dinas (Mobnas) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Manado.

“Saat ini kita tengah merampungkan sejumlah administrasi. Mulai dari kelengkapan kendaraan hingga persetujuan dari pimpinan daerah, selanjutnya kita serahkan ke KPKNL,” ungkap Kepala BPKD Kotamobagu, Rio A Lombone melalui Kepala Bidang Aset, Sugiarto Yunus.

Dijelaskan, untuk Mobnas sebanyak 41 unit sudah dinilai oleh KPKNL. Nantinya, jika pengajuan pelaksanaan lelang disetujui KPKNL, maka proses lelang sudah bisa diselenggarakan.

“Untuk kendaraan sudah dinilai. Nah, pengajuan yang nantinya kita ajukan akan diverifikasi oleh KPKNL. Jika disetujui, maka KPKNL akan menyusun jadwal untuk pelaksanaan lelang,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Kota Kotamobagu, Tahlis Gallang mengungkapkan bahwa untuk 39 unit Mobnas akan dilelang secara terbuka. Sisanya akan dilelang secara tertutup dikarenakan digunakan oleh pimpinan daerah.

“Untuk lelang terbuka, semua elemen masyarakat bisa ikut lelang. Tetapi ada mekanisme yang nantinya diatur oleh KPKNL dalam proses lelang,” singkatnya.(ads/gito)

Soal Dandes, Inspektorat Imbau Jangan Ada Masalah Seperti 2016 Lalu

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latif, mengimbau agar aparatur pemerintahan desa lebih memperhatikan pengelolaan dana desa (dandes) tahun 2017. Hal itu dikatakannya mengingat tahun sebelumnya, ada beberapa desa yang kena masalah.

“Tahun ini pun ada indikasi beberapa desa pekerjaannya tidak sesuai dengan RAB, tidak tepat jumlah pengelolaan dan tidak tepat sasaran,” ungkap Latif.

Dijelaskan, dandes itu dari pusat masuk ke daerah, kalau daerah ke daerah itu kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakuan pemeriksaan. Ini masuk kewajiban dan harus tegas.

“Sifat inspektorat hanya pengawasan, semua kewenangan pemeriksaan itu hak BPK, jika terindikasi ada temuan maka langsung ditindak sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” tutupnya.(gung)

Pembekalan Finalis Nanu–Uyo Kotamobagu Dimulai

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Setelah tahapan karantina Finalis Nanu-Uyo Kota Kotamobagu Tahun 2017 resmi dibuka Wali Kota Kotamobagu, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  (Disbudpar) bekerjasama dengan Ikatan Putra Putri Kota Kotamobagu (IPPKK), mulai memberikan pembekalan bagi para 30 besar finalis Nanu-Uyo tersebut, Senin (15/05).

Kepala Disbudpar Kotamobagu, Irawan B. Ginoga melalui Kabid Pariwisata, Thelma Ololah mengatakan, pembekalan itu merupakan rangkaian kegiatan karantina luar yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2017.

“Pembekalan yang diberikan berupa pemberian materi terkait  pemerintahan, kebudayaan dan pariwisata, global warming, bahaya narkoba, tata cara berlalu lintas yang baik, pembentukan kepribadian, dan masih banyak lagi,” jelas Thelma.

Selain itu menurut Thelma, para Finalis Nanu-Uyo Kota Kotamobagu Tahun 2017akan diberikan tambahan pengetahuan umum tentang penjabaran visi misi Kotamobagu, prioritas pembangunan propinsi sulawesi utara, bimbingan penggunaan bahasa mongondow dan bimbingan penggunaan bahasa inggris.

Pembekalan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Sutanraja Kotamobagu, juga dihadiri Sekretaris Disbudpar, Meifi Mohamad, serta seluruh pengurus dan anggota Ikatan Putra Putri Kota Kotamobagu.(ads/gito)

Bapok Aman Jelang Ramadan di Bolmong

Penulis
Redaksi
-

George Tanor

ZONA BOLMONG – Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) memastikan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kabupaten Bolmong aman menjelang puasa Ramadan tahun ini.

“Untuk bapok antisipasi sudah mengacu secara Nasional, dan telah dijabarkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dijamin semua aman menjelang puasa,” ujar Kepala Disperindag-ESDM, George Tanor.

Yang terpenting, lanjut Tanor, adalah ketersediaan stok gula pasir, minyak goreng dan daging. Karena, itu merupakan kebutuhan yang paling diperlukan jelang Ramadan. “Sampai saat ini dalam pantauan kami semua aman jelang puasa nanti. Kami pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” akunya.

Pihaknya tambah Tanor, meminta kepada masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang didapati ketika ada kejanggalan permainan harga di pasaran. “Ini akan diadakan penelitian sampai pada penyelidikan, jika kedapatan akan diberikan sanksi. Saksi bahkan sampai pada diberlakukan kurungan badan bilamana diketahui,” paparnya.

Menurut Tanor, kegiatan pemantauan bapok akan terus dilakukan. Pihaknya pun telah membentuk tim terkait hal tersebut. Dengannya Ia mengimbau, kepada seluruh penjual bapok di pasar, toko-toko serta mini market, agar tidak mengabaikan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh Menteri.

“Seperti gula pasir Rp 12.500 /Kg dan minyak goreng Rp 11.000 /Kg, ini tidak boleh melebihi batas harga yang telah ditentukan,” tegasnya.(gung)

Wali Kota Buka Naskah UN Tingkat SD

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, secara resmi membuka naskah Ujian Nasioanal (UN) tingkat Sekolah Dasar/Madrasah di SD Negeri 3 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Senin (15/05).

Ujian yang dimulai pukul 08.00 Wita, diikuti 2.146 siswa yang tersebar di 73 sekolah. Wali Kota mengajak para siswa agar bisa berkonsetrasi dalam mengerjakan soal. “Mudah-mudahan para sisiwa bisa konsentrasi saat mengejarkan soal. Sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu berdoa,” kata Wali Kota.

Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala mengatakan, Ujian Nasioanal tingkat sekolah dasar digelar serentak secara nasional mulai Senin dan berkahir pada Rabu (17/05). Para siswa akan mengikuti tiga mata pelajaran, dan untuk hari ini Bahasa Indonesia, hari selanjutnya, IPA dan IPS. “Selama pelaksanaan ujian, diminta kepada orang tua, agar dapat mengawasi serta turut membantu menyikapi segala keperluan para siswa,” tandasnya.(ads/gito)

Wali Kota dan Ketua KPU Teken NPHD Pilkada 2018

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 resmi ditandatangani Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu Nayodo Kurniawan, Senin (15/05).

“Sejak pembahasan anggaran lalu, Pemkot sangat merespon apa yang diinginkan KPU Kotamobagu. Bahkan, pihak panitia anggaran pemkot ikut membantu mengoreksi apa yang sudah diusulkan,” kata Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Kurniawan.

Ia pun berjanji selama tahapan Pilwako, akan menggunakan anggaran yang sudah diamanahkan Pemkot tersebut dengan semaksimal mungkin. “Pengelolaan keuangan terkait pelaksanaan Pilkada serentak sekarang sudah lebih transaparan dan sesuai dengan tahapan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran kegiatan pilkada saat ini, sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, dulunya pasca-NPHD, KPU langsung bisa bergerak sesuai dengan tahapan yang dirancang.

“Akan tetapi, sekarang ini tidak lagi seperti itu. Nantinya dana hibah dari Pemkot Kotamobagu ini akan di APBN-kan. Karena itu dalam beberapa hari kedepan, kami harus melapor ke KPU RI serta registrasi ke Kementerian Keuangan dan Kanwil Pebendaharaan Pajak Negara sekaligus untuk segara dibuka rekeningnya,” jelasnya.

Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, dalam sambutan mengapresiasi apa yang dilakukan KPU Kotamobagu menyambut pelaksnaan Pilkada serentak atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu 2018 mendatang.

“Dengan sudah ditandatangainya NPHD ini, mudah-mudahan KPU Kotamobagu bisa lebih fokus memeprsipakan seluruh kegiatan dan kebutuhan anggarannya,” ucapa Tatong Bara.

Diharapkan, KPU Kotamobagu dapat menyelenggarakan Pilwako 2018 mendatang dengan mengedepankan intergirtas, jujur dan terbuka. “Ini pesta demokrasi, jadi seluruh masyarakat harus terlibat untuk menyalurkan hak-hak konstitusionalnya. Jangan sampai ada warga Kota Kotamobagu yang tidak bisa memilih,” ucapnya.

Tak hanya itu, Wali Kota pun menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah agar bisa membantu apa-apa yang dibutuhkan KPU Kotamobagu untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun depan. “Yang paling utama adalah pendataan pemilih. Saya minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk terus berkoordinasi, jangan sampai ada pemilih yang tidak bisa memilih,” tandasnya.

Sekadar diketahui, kegiatan penandatanganan NPHD oleh Wali Kota dan Ketua KPU, yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota itu. Juga dihadiri anggota komisioaner  dan sekretaris KPU, serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.(adv/gito)

Meriahkan HUT Kotamobagu, Pemkot Gelar Lomba Adzan

Penulis
Redaksi
-

Pembukaan Lomba Azan

ZONA KOTAMOBAGU – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kotamobagu ke-X, Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Lomba Adzan tingkat Kota kotamobagu yang dilaksanakan di Masjid Almunawar, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.

“Mereka (Peserta, red) yang ikut dalam lomba adzan ini merupakan pemenang dalam lomba adzan tingkat kecamatan yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan setempat beberapa waktu lalu,” kata Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasrun Gilalom yang juga membuka secara resmi lomba adzan.

Ia mengatakan, lomba tesebut sangat positif dalam hal pembangunan mental keagamaan. “Dari sini tentunya kita bisa mendpatkan muadzin-muazin yang baik dalam lafal dan lantunan merdu suara adzan,” ujarnya.

Menurutnnya, selain akan mendapatkan hadiah, pemenang lomba juga nantinya akan diberikan kesempatan mengumandangkan adzan di Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu. “kita sudah koordinasi soal ini dengan pihak keimanan dan Badan Ta’mirul MRBM,” tambahnya.(ads/gito)

Ujian Nasional, Rastono: 54 Siswa Yang Tidak Lulus

Penulis
Redaksi
-

rastono

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pendidikan Kotamobagu melansir dari 2.432 sisiwa tingkat SMP sederajat yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), hanya 2.378 siswa yang dinyatakan lulus. Bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak mengikuti UN dan tidak mendaftar hingga batas akhir pendaftaran ujian nasional susulan.

“Dari total 2.432 sisiwa yang terdaftar, yang lulus hanya 2.378 . artinya ada 54 siswa yang tidak lulus,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala melalui kabid Pendidikan Dasar, Rastono, kemarin.

Menurutnya, selama pelaksanaan ujian berlangsung, hanya diikuti 2.378 siswa. Para siswa yang tidak lulus dikarenakan tidak mengikuti ujian nasional . Namun demikian, masih ada dua siswa yang mendaftar untuk mengikuti ujian susulan.

Dijelaskan, bagi siswa yang tidak lulus, selain karena tidak mengikuti ujian, karena sudah tidak terdaftar lagi ujian nasional susulan pada Jumat (12/05). “Tidak ada lagi yang mendaftar, jadi otomatis mereka tidak lulus,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebelum pelaksanaan ujian nasional berakhir pihak sekolah telah berupaya untuk memanggil bahkan menjemput para siswa untuk melaksanakan ujian susulan.

“Kami tetap memeberikan kesempatan bagi mereka jika ingin mengulang tahun depan, baik mengikuti jalur formal atau kesetaraan,” pungkasnya.(ads/gito)

=========================================

Pemkot Bakal Data Ulang Penerima Rastra

Penulis
Redaksi
-

Alfian Hassan

ZONA KOTAMOBAGU – Menindaklanjuti keluhan sangadi/lurah terkait data penerima Beras Sejahtera (Rastra) yang dinilai tak sesuai, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berencana akan mendata ulang penerima bantuan agar penyalurannya nanti tepat sasaran.

Kepala Bagian Perekonomian dan pembangunan Kotamobagu, Alfian Hasan menjelaskan saat ini di Kotamobagu terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. “Dari hasil rapat koordnasi bersama kepala desa dan lurah terjadi keluhan. Di mana, masih ada warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima Rastra,” katanya.

Ia mengaku, data yang dikantongi kementerian sudah banyak yang berubah. Sehingga, harus diverifikasi kembali agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak.

Lanjunya, pemerintah meyakini sejumlah nama warga yang masuk daftar penerima 2017 sudah ada yang meninggal, pindah dan meningkat kesejahteraannya, sehingga sudah tidak layak lagi umtuk menerima bantuan. Untuk itu, pendataan dan verifikasi data warga miskin dibutuhkan segera, sebab akan secepatnya dikirim.

“Pendataan akan dilakukan pada triwulan III. Sebab datanya akan dkirim  secepatnya,” katanya.

Sekadar diketahui, pendistribusian Rastra 2017 sebanyak 247 ton untuk dibagikan ke 5.510 kepala keluarga penerima yang tersebar di 33 desa dan kelurahan di Kotamobagu. Untuk kuota penerima Rasta di Kotamobagu mengalami penurunan dari 2016 sebelumnya yakni 6.122 berkurangnya mnenjadi 5.510. Program tersebut diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(ads/gito)

Pemkot Mulai Uji Coba Vidio Conference

Penulis
Redaksi
-

rio lombone

ZONA KOTAMOBAGU – Satu lagi inovasi yang dihadirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dengan mulai dilakukan uji coba vidio conference oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu. Kegunaan video conference itu untuk memberikan kemudahan dalam sistem komunikasi baik antar-Kepala Daerah hingga antar-Negara. Namun demikian, vidio cofenrence tersebut baru sebatas uji coba, rencananya akan diresmikan Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara.

“Jadi tidak perlu menggunakan lagi SPPD. Jika hanya sebatas koordinasi, kita bisa langsung vidio conference. Di Bandung dan daerah lainnya, sudah menggunakan alat seperti ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone, kemarin.

Menurutnya, selain mempermudah dalam rapat saat pimpinan berada di luar daerah, alat ini bahkan juga bisa menghadirkan delapan orang dalam satu kali vidio conference. “Atau ingin berhubungan dengan orang atau relasi di luar negeri bisa menggunakan alat ini,” ujarnya.

Untuk koordinasi antar Satuan Kerja Perangakat Daearah (SKPD) sudah tesedia lewat Smart Phone. Namun menurutnya, untuk lebih mempercepat koordinasi di darah lain, alat ini dinilai lebih mempermudah. “Contoh saat Pemkot Bandung minta untuk video conference dengan Wali Kota, tapi sayang Kotamobagu belum memiliki alat seperti ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, di beberapa daerah maju rata-rata sudah menggunakan alat seperti ini. Gunanya untuk mempercepat koordinasi. “Jika hanya sekadar tanya jawab selama pemerintah daerah sudah menggunakan alat ini, tidak perlu lagi menggunakan SPPD, cukup dengan video conference,” tambahnya.(ads/gito)

1...657658659...698Halaman 658 dari 698
©