Beranda blog Halaman 666

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Maksimalkan Program Dispernaker

Hidayat Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya menekan angka pengangguran, salah satunya melalui program di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Kotamobagu.

“Sebanyak 20 orang telah diberangkatkan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan, Manado, untuk mengikuti pendidikan security selama tiga pekan,” kata Kepala Dispernaker, Hidayat Mokoginta, keamrin.

Untuk anggaran pendidikan, kata Hidayat, semuanya ditanggung Dispernaker yang telah dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kita yang membiayai mereka selama di sana (SPN, red),” ujarnya.

Ia mengungkapkan, selain pelatihan tersebut. pihaknya juga mengagendakan beberapa pelatihan untuk masyarakat, di antaranya pelatihan otomotif, menjahit batu bata, pembuatan gula semut dan masih banyak lagi. “Untuk pelaksanaannya diagendakan pada triwulan III,” katanya.

Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat bisa mempunyai bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari peluang usaha sesuai dengan keterampilan yang didapat. “Dengan begitu secara otomatis tingkat pengangguran di Kota Kotamobagu perlahan bisa teratasi,” harapnya.(ads/gito)

DAK Rp26 Miliar Masuk Rekening Pemkot

rio lombone

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah pusat kucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp26.338.273.000 ke rekening Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Selasa (18/04).

“Dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan fisik 30 persen,” kata Kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone, kemarin.

Menurutnya, anggaran Rp26 miliar itu membiayai kegiatan proyek yang ada di sejumlah SKPD. “Masih ada sisa yang akan ditransfer lagi pemerintah pusat ke rekening kas pemkot Rp61.940.839.000 dari total Rp88.279.112.000,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain dana transfer yang masuk untuk kegiatan fisik, ada juga dana transfer untuk kegiatan non fisik. “Untuk non fisik sudah ditransfer Rp8.919.447.000 dari pagu anggaran Rp33.156.387.000,” terangnya.(ads/gito)

Kamasaan: Pengelolaan Dana Desa Harus Terbuka

Chris Kamasaan

ZONA BOLMONG – Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Charistofel Kamasaan mengatakan, dana desa (dandes) merupakan dana yang diperuntukan untuk masyarakat, sehimgga masyarakat berhak mengetahuinya. Atas itu, Pemerintah desa (Pemdes) dituntut lebih terbuka dalam pemanfaatan pengelolaan dandes tahun 2017.

“Masyarakat bisa menanyakan kepada sangadi di desanya, kalau anggaran yang masuk diperuntukan untuk apa. Hal ini juga telah kami sosialisasikan ke masyarakat beberapa hari lalu,” ujar Kamasaan.

Ditambahkan, pengelolaan dandes melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan memakai prinsip demi kesejahteraan masyarakat. “Ini harus mengacu pada Peraturan Menteri Desa No. 22 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Bolmong tentang penggunaan dana di desa, yang terdiri dari 8 sumber pendapatan di desa,” urainya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Albert Tangkere mengatakan, Pemdes dalam penyusunan program harus melibatkan seluruh pihak yang terkait. Dan dalam pengambilan keputusan harus melalui jalan musyawarah, dengan melibatkan stakholder yang ada di masing-masing desa.

“Ini juga harus menjadi perhatian kepala desa. Makanya saya harap setiap penggunaan dandes harus dicatat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dipajang di balai pertemuan desa, serta harus dipaparkan setiap mengadakan rapat. Nantinya penggunaan dandes ini akan diperiksa oleh pihak inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan serta Kepolisian,” tutup Tangkere.(gung)

Pemkab Bolmong Serahkan 215 Aset ke Bolsel

Serah terima aset tahap II Pemkab Bolmong ke Pemkab Bolsel

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmomng) siang kemarin melakukan penandatanganan berita acara serah terima aset tahap dua kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selasa (18/4).

Kegiatan itu dihelat di ruangan Sekretaris Daerah Lantai III Kantor Bupati Bolmong di Lolak dan disaksikan tim pemeriksa (auditor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Manado Tutus Sulfani Sulaeman.

Penjabat Bupati Bolmong Nixon Watung dalam sambutannya mengatakan, serah terima aset barang yang dilaksanakan merupakan penyerahan tahap II sesuai dengan hasil verifikasi kedua daerah.

“Aset yang diserahkan kali ini meliputi tanah sebanyak 57 bidang dengan perolehan Rp 2.527.406.500,- Peralatan mesin 55 unit sebesar Rp379.485.779,-  Gedung dan bangunan 103 unit dengan harga perolehan Rp7.890.833.029,- Sehingga total yang dserahkan tahap dua kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejumlah Rp10.797.725.308,-,” urainya.

Nixon berharap sisa besaran aset akan dilakukan verifikasi kembali bersama tim kedua daerah untuk dapat ditindaklanjuti bersama sehingga dapat kembali diserahkan pada Tahap III (ketiga).

“Lanjut dari sisa penyerahan aset yang akan diverifikasi kedua daerah agar cepat terselesaikan demi kebaikan kedua daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel melalui Sekretaris Daerah Drs. Indra Damopolii mengatakan, sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyerahkan aset pada tahap I dan kini tahap II dan sisa aset kurang lebih 45 miliar yang belum diserahkan dapat dilakukan verifkasi bersama.

“Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyerahkan sejumlah Rp3,593,692,000,- pada tahap pertama dan pada tahap kedua RP10,797,725,308, – Dan untuk sisa kurang lebih 45 miliar yang belum diserahkan dapat dilakukan verifikasi bersama sebagai ketentuan administrasi agar secepatnya tuntas,” tutupnya.(gung)

Berikut Rekapan Penyerahan Aset Pemkab Bolmong: 

  1. Total SK Penghapusan                   Rp. 59,875,569,948,-
  2. Total Penyerahan Tahap  I              Rp. 3, 593,692,000.00
  3. Total Penyerahan Tahap II           Rp. 10,797,725,308.00
  4. Sisa yang belum diserahkan        Rp. 45.484,152,640.00

(Sumber Badan Keuangan Daerah Bolmong)

Pemkot Maksimalkan Persiapan Gelar Kegiatan Hari Kartini

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu mulai mematangkan persiapan kegiatan peringatan Hari Kartini 21 April mendatang. Sebanyak sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditunjuk ikut terlibat selaku panitia pelaksana yang penanggung jawab dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kita telah menggelar rapat terkait pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kartini pada Jumat mendatang. Dan selaku penanggung jawab teknis kegiatan, ada sembilan SKPD yang dilibatkan,” kata Asisten III Pemkot Kotamobagu, Adnan Massinae, kemarin.

Menurutnya, kegiatan itu juga akan dirangkaikan dengan Apel Korpi. Sebagaimana pesan Wali Kota, Ir Hj Tatong Bara, pelaksanaan kali ini dipersiapkan sebagus dan semeriah mungkin, dengan tidak mengurangi kehidmatan dalam upcara nanti.

“Wali Kota menginginkan, peringatan dilakukan semeriah mungkin. Untuk itu rencanannya, musik bambu dan kelompok paduan akan dilibatkan dalam upacara, di samping beberapa kegiatan yang akan dipersiapkan panitia,” tururnya.

Ia menambahkan, beretepatan dengan momen peringatan hari Kartini, selain Wali Kota langsung yang menjadi inspektur upacara. pelaksana teknis upacara lainnya juga akan melibatkan perempuan.

“Keterlibatan perempuan tentu akan sangat dominan dalam peringatakan ini. Mulai dari perwira ucapacara, komandan upacara, penggerak bendera, serta pembaca naskah dan lainnya, semuanya perempuan. Tentu selain ibu Wali Kota yang akan menjadi inspektur upacara,” tuturnya.

Diketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yakni Dinas PUPR, Dinas PP-PA, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kepegawaian, Bagian Pemerintahan, serta Bagian Kesra. (ads/gito)

Sektor Usaha Perdagangan di Kotamobagu Meningkat

Noval Manoppo

ZONA KOTAMOBAGU –  Perkembangan usaha perdagangan di Kota Kotamobagu kurun 3 tahun terakhir terus menunjukan pertumbuhan atau peningkatan. Salah satu indicator peningkatakan usaha perdagangan terlihat dari hasil pendataan perizinan yang dikeluarkan.

“Tahun 2016 lalu jumlah izin usaha perdagangan yang kita keluarkan sebanyak 1.059,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kotamobagu, Noval Manoppo, kemarin.

Menurutnya, dari angka tersebut mengambarkan potensi perkonomian di wilayahnya bertumbuh. “Ada beberapa sektor usaha yang tumbuh, perdagangan khususnya. Di bidang kuliner paling tinggi,” ujarnya.

Ia meyakini, untuk tahun 2017 ini dipastikan akan mencapai ratusan perizinan yang akan dikeluarkan. Pasalnya, dari target 150 perizinan dibebankan, kini untuk triwulan I saja sudah mendekati 100 perizinan. “Untuk triwulan I saja sudah mencapai 89 izin yang kita keluarkan. Perizinan itu bergerak di bidang perdagangan,” katanya.

Ia menambahkan, bertepatan dengan tema tahun investasi 2017, Pemkot terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang datang. “Ibu Wali Kota Ir Hj Tatong Bara sendiri, terus mengintruksikan agar memberikan kemudahan bagi para investor yang akan berinvestasi di Kotamobagu selagi tidak bertabrakan dengan aturan yang ada,” ujarnya.(ads/gito)

Pembangunan Tower A dan B RSUD Siap Dilanjutkan

Tower RSUD Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Proyek lanjutan pembangunan tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu segera dimulai. Proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) berakhir dan PT Karunia Jaya serta PT Marga Dwi Taguna dinyatakan sebagai pemenang proyek berbanderol masing-masing Rp35 miliar dan Rp23 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan tower RSUD, Alfian Hasan, mengatakan pihaknya tinggal menunggu jaminan pelaksanaan dari pihak ketiga pemenang tender kemudian dilakukan penandatanganan kontrak.

“Insya Allah minggu ini, dan setelah itu tanda tangan kontrak dan langsung mulai pekerjaan,” katanya.

Dijelaskannya, pelaksanaan pekerjaan dua mega proyek tersebut selama 240 hari kalender atau berakhir pada 12 Desember mendatang. “Waktunya pekerjaannya enam bulan terhitung setelah penandatanganan kontrak,” jelasnya.

Ia berharap, pihak ketiga pelaksana proyek dapat melaksanakan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam dokumen kontrak. “Insya Allah target pekerjaan bisa terselesaikan sampai batas akhir kontrak,” harap Alfian.(ads/gito)

Antisipasi Banjir, Pemkot Segera Perbaiki Sembilan Titik Drainase

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PR-KP) Kotamobagu, tengah menyiapkan dana untuk memperbaiki sembilan titik drainase yang sudah tak mampu menampung debit air saat hujan deras. Bahkan, proyek tersebut akan dimulai pada akhir bulan ini.

“Ada sembilan titik yang akan diperbaiki di APBD 2017. Saat ini sedang dalam proses pengurusan adminitrasi oleh pejabat pengadaan barang. Setelah selesai, proyek ini bisa dimulai,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Imran Amon, kemarin.

Ia mengatakan, drainase yang akan diperbaiki terbagi di empat kecamatan, yakni di belakang Kantor Lurah Kobo Besar​​, kompleks Lapangan Nunuk Matali​​​​, di Desa Poyowa Besar​​​​​​, di Keluruhan Molinow Lorong AMD​​​​​, Lorong Pekuburan Desa Kopandakan, Desa Pontodon Timur​​​​​​, Desa Tabang​​​, samping Polres Jalur II​​​​ dan Kelurahan Kobo Besar. “Memang untuk mengatasi semua pastinya belum bisa. Tapi kami sudah melakukan pemantauan dan pemetaan lokasi banjir kemarin. Nantinya, perbaikan meneyeluruh akan dianggarkan di APBDP atau APBD 2018,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk kesuluruhan penanganan banjir ada sekira Rp19 miliar, dengan target nol banjir untuk Kotamobagu. “Tim sedang mendata lokasi terjadinya banjir kemarin. Memang penanganan yang akan dilakukan nanti secara kesiapan yang matang,” jelasnya.(ads/gito)

Aset Pemkot Hilang, Pengguna Bakal Disanksi

ZONA KOTAMOBAGU –  Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain yang dipercayakan memegang aset Pemkot untuk menjaga dan merawat aset tersebut. Jangan sampai aset yang dipinjampakaikan rusak apalagi hilang, bisa dikenakan sanksi.

“Kalau hilang pasti ada sanksi berupa tuntutan ganti rugi (TGR),” ujar Asisten III Pemkot Kotamobagu, Adnan Massinae, kemarin.

Meski demikian menurutnya, Pemkot sendiri masih akan memberikan keringanan sanksi jika aset hilang saat sedang melaksanakan dinas.

“Kita lihat apakah itu hilang saat bekerja atau saat dipakai sebagai alat pribadi. Karena aset ini milik negara, nantinya jika aset tersebut kemudian sudah tidak bisa digunakan lagi maka harus dikembalikan. Pemegang aset punya tanggung jawab pribadi,” katanya.

“Seluruh SKPD harus rutin memeriksa asetnya. Jika sudah tidak layak digunakan maka segera dikembalikan,”tambahnya.(ads/gito)

Puluhan Kendis Pemkot Diperiksa Auditor BPK

Suasana pemeriksaan kendis Pemkot oleh Auditor BPK

ZONA KOTAMOBAGU – Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mulai memeriksa fisik 56 kendaraan dinas (Kendis) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Senin kemarin.

Tim tersebut melakukan verifikasi terkait kelengkapan adminitrasi berupa surat-surat kendaraan. “Semuanya berjumlah 56 Kendis baik roda dua maupun empat. Auditor ada tiga orang yang melalukan pemeriksaan. Kendaraan diperiksa mulai dari bentuk fisiknya dan disesuaikan dengan nomor rangka kendaraan, apakah sama dengan yang tertera pada STNK dan atau tidak,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Sugiarto Yunus, kemarin.

Ditambahkan, puluhan kendaraan yang diperiksa tim auditor merupakan pengadaan tahun 2016 lalu. Soal pajak kendaraan tidak ada kendala atau masih berlaku. “Pajak kendaraan semunya jalan. Pengadaanya tahun 2016,” ujarnya.

Menurut Yunus, setelah pemeriksaa aset kendaraan dinas, pihaknya kini tinggal menunggu jadwal pemeriksaan aset lainnya. “Untuk barang pengadaan lain, kami masih menunggu petunjuk tim auditor. Sebab ada beberapa aser pengadaan tahun 2017 ini akan diverifikasi juga, tapi hanya diambil sampel pada satuan kerja perangkat daerah yang besar,” tambahnya.

Diketahui, dalam pemeriksaan tersebut, puluhan kendaraan dinas dari sejumlah instansi terkait dikumpul di Lapangan Boki Hotinimbang Kotamobagu (ads/gito)